Jakarta, Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mempercepat langkah mitigasi menghadapi ancaman El Nino dan kemarau panjang yang berpotensi memperburuk persoalan air bersih di Makassar dan wilayah sekitarnya.

Andi Iwan Darmawan Aras merupakan legislator Partai Gerindra, partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina.

Dorongan anak buah Prabowo di parlemen tersebut sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses air bersih. 

Pada Agustus 2026, Presiden Prabowo meresmikan 3.000 sumber air bersih yang dibangun TNI Angkatan Darat dan menyebut pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari misi bakti kepada rakyat.

Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan ini menilai persoalan air bersih di Makassar tidak bisa menunggu hingga kondisi memasuki tahap darurat. Pemerintah, kata dia, perlu bekerja sejak dini dengan menggunakan data dan proyeksi iklim sebagai dasar pengambilan langkah di lapangan.

"Kami bersama Komisi V DPR RI telah meninjau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata di Kabupaten Gowa. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung perkembangan pelayanan dan kesiapan infrastruktur penyediaan air bersih bagi masyarakat Makassar dan kawasan sekitarnya, " ungkapnya. 

 Legislator Partai Gerindra tersebut mengungkapkan bahwa persoalan ketersediaan air telah memicu peningkatan keluhan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.

“Seminggu ini, terdapat lonjakan tajam keluhan yang meluas di Makassar. Mulai dari demonstrasi, komplain di sejumlah media massa dan media sosial, hingga keluhan yang disampaikan langsung oleh konstituen,” ungkap Andi Iwan.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan. Terlebih, ancaman El Nino dan kemarau panjang dapat memberi tekanan lebih besar terhadap ketersediaan sumber air baku apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Karena itu, Andi Iwan meminta BMKG tidak berhenti pada penyampaian prakiraan dan peringatan iklim. Informasi tersebut, menurut dia, perlu diterjemahkan Kementerian PU dan pemerintah daerah menjadi skema mitigasi yang dapat langsung dijalankan.

“Sejauhmana upaya mitigasi, termasuk skema kedaruratan di wilayah hulu oleh Ditjen SDA dan di hilir oleh Ditjen CK atas peringatan El Nino panjang dari BMKG yang telah disampaikan pada tahun-tahun sebelumnya?” tegas Andi Iwan

Ia menekankan, persoalan air bersih harus ditangani secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU perlu memastikan ketersediaan dan pengelolaan sumber air baku, sementara Direktorat Jenderal Cipta Karya perlu memastikan sistem penyediaan dan pelayanan air kepada masyarakat berjalan optimal.

"SPAM Regional Mamminasata juga dinilai perlu terus dievaluasi sehingga kapasitas infrastruktur yang telah dibangun benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat Makassar, Gowa, Maros, Takalar, serta daerah yang masuk dalam cakupan pelayanan, " jelasnya. 

Bagi Andi Iwan, mitigasi tidak boleh baru dilakukan ketika masyarakat telah mengalami kesulitan mendapatkan air. Peringatan mengenai potensi El Nino dan kemarau panjang semestinya menjadi dasar untuk mempersiapkan sumber air, infrastruktur pendukung hingga skema kedaruratan jauh sebelum krisis meluas.

Langkah tersebut juga berada dalam konteks perhatian Presiden Prabowo terhadap infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi kebutuhan dasar masyarakat. Saat meresmikan ribuan sumber air bersih pada 13 Agustus 2026, Presiden menekankan pentingnya pengabdian yang manfaatnya dapat langsung dirasakan rakyat.

"Sebagai kader Gerindra di DPR RI, kita mendorong perhatian terhadap kebutuhan dasar tersebut diterjemahkan melalui pengawasan dan langkah konkret bersama kementerian teknis, khususnya untuk memastikan warga tetap mendapatkan pasokan air di tengah risiko perubahan iklim, " paparnya. 

"Seluruh masukan dan penjelasan yang dihimpun dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Sulawesi Selatan selanjutnya akan dibawa ke Senayan, " sambungnya.